Prof. Siti Zuhro: Sejarah Politik Indonesia Sering Salah Urus
Narasiumat.web.id, Kabar Nasional - Peneliti Politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA. mengungkapkan bahwasanya sejarah perpolitikan Indonesia seringnya salah urus.
"Dalam sejarah politik itu menunjukkan bahwa Indonesia ini seringnya mengalami salah urus itu Masalahnya," ujarnya dalam acara diskusi bulanan MediaUmat dengan tajuk Revisi UU (Kementerian, Polri, TNI, Penyiaran, MK, Wantimpres) di Akhir Jabatan, Ada Apa? Ahad (14/7/24) di kanal Youtube MediaUmat.
Karena menurutnya, kekuasaan itu sangat menggoda. "Di beri satu periode minta dua periode, diberi dua periode minta tiga periode, diberi tiga periode minta for life sepanjang-panjang Gitu seumur hidup gitu, karen apa kekuasaan itu menggoda kuasaan itu nikmat gitu ya karena apa semuanya difasilitasi dengan otoritas tinggi," jelasnya.
Ia melanjutkan bahwasanya di dalam NKRI itu unik ya archipelagu (berpulau-pulau), maka harus dibutuhkan sesosok presiden yanh sebagai role model dan sebagai intergreting Faktor yang bisa menyatu padukan semuam
"Karena apa, karena karakteristik Indonesia yang archipelago yang dihuni oleh 545 daerah dari Sabang sampai Merauke ini sebetulnya karena majemuk tadi itu belum tentu kemajemukan menjadi kekuatan itu Masalahnya," jelasnya.
Ia menilai saat ini di Indonesia apapun hal dijadikan komoditi politik untuk modalitas atau istilahnya community politik.
"Jadi politisasi apapun yang dijadikan komoditi tadi itu yang membuat Indonesia tidak sehat, bangsa ini sedang tidak sehat sangat tidak sehat tidak baik-baik saja, karena apa, hampir semua hal itu bisa jadikan komodi politik, kita lebih mengedepankan itu ya, politik mendominasi kehidupan kita jadi Indonesia negara hukum itu kayaknya bukan, Indonesia negara politik saat ini," jelasnya.
Jadi ujarnya, semua kental dengan politiknya dan hukum saat ini sudah terkapar. "Maka kita lalu menyaksikan para guru besar dari berbagai kampus sangat prihatin dengan keadaan kita saat ini, jadi itu bukan sandiwara itu serius sekali seorang budayawan, seorang guru besar, antropolog, sosiolog, gitu ya ahli apapun itu konsen dengan negara kita," tuturnya.
Karena lanjutnya, pelanggaran etika itu pelanggaran yang paling dalam dan kalau sudah sampai seperti itu apalagi itu pemimpin yang paling berkuasa di Indonesia melakukan itu, itu yang menimbulkan keprihatinan yang mendalam.
"Jadi kalau menurut saya kesalahan yang kita lakukan jangan ditambah lagi ini sudah terlalu banyak, saya khawatir resistensi akan terakumulasi ketika itu ya seolah-olah kita buntu menghadapi jalan buntu tidak ada way out gitu, karena lalu dari cabang-cabang kekuasaan yang ada baik itu legislatif eksekutif yudikatif Sami mawon tidak ada yang bisa," pungkasnya. [*]
Sumber: media-umat.info
Penulis:
Disclaimer: Narasiumat.web.id memberikan ruang bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan yang khas memenangkan opini Islam serta memihak kepada kaum Muslim.
Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain.
Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan Narasiumat.web.id. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksinsu@gmail.com
Posting Komentar